Periode Baru, Karyawan KUH Tandatangani Kontrak Kerja

Related Articles

• KeTiga Kalinya, KUH Mengadakan Simulasi Aplikasi Haji Indonesia 0 06.Mar
• Pengumuman Verifikasi Faktual Calon Tenaga Pendukun PPIH Arab Saudi 1445H2024M 0 05.Mar
• Pulang Dengan Biaya Sendiri 0 05.Jan

Jeddah (KUHI) – Menjelang siang hari ini pukul 11.00 waktu Arab Saudi penandatangan kontrak kerja pegawai Kantor Teknis Haji KJRI Jeddah yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi kembali di helat. Empat puluh enam (46) orang pegawai kantor teknis haji yang terdiri dari tenaga kerja honorer BPIH dan DIPA hadir dalam rapat resmi yang di pimpin langsung oleh Konsul Haji KJRI atau Staf Teknis Haji I Dr. Ahmad Dumyathi Bashori sekaligus sebagai kepala kantor urusan haji. Dan turut memimpin pula pada pertemuan tersebut Amin Handoyo selaku Staf Teknis Haji II dibidang kepegawaian, dan Handi Aji Sentana selaku Staf Teknis Haji IV dibidang pengelolaan keuangan.

Dalam acara pertemuan yang merupakan agenda rutin tahunan bidang kepegawaian di kantor haji ini, Ahmad Dumyati menyampaikan bahwa pentingnya adanya perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggara ibadah haji khususnya yang berkedudukan di Arab Saudi.

Tim kerja di kantor urusan haji ini merupakan resource strategis yang diasumsikan memahami seluk beluk urusan dengan pemerintah dan masyarakat Arab Saudi serta mengetahui medan lapangan di wilayah Arab Saudi lebih baik.

Selain itu, konsul haji ini juga menyampaikan urgensitas kerjasama dan kolaborasi antar semua elemen yang ada pada kantor pusat petugas haji di Arab Saudi tersebut. “kita, baik itu tenaga kerja honorer ataupun tenaga kerja DIPA merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, tidak ada saya, tidak ada kamu, karena saya tidak akan berarti disini tanpa kerja kolektif diantara kita” terang Dumyathi.

Pada periode ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain ada beberapa wajah baru yang turut bergabung kedalam tim kerja pada kantor ini, juga tentang kontrak kerja yang berbeda payung hukumnya. Dimulai dari tahun ini, pegawai kantor urusan haji tak lagi memegang kontrak kerja bersama BPIH, akan tetapi PKOH yang merupakan hasil kebijakan terhadap pengelolaan pelayanan jamaah ibadah haji Indonesia disamping ada BPKH yang yang berperan dalam pengelolaan keuangan haji. (zky/kuh)