Menag , DPR RI Bahas Operasional Haji

Related Articles

• Kecelakaan Ketika Melaksanakan Umrah Tambahan
• Koordinasi TUH KJRI Dengan Kepolisian Kota Madinah 0 08.Feb
• Terima Kunjungan Menlu Arab Saudi, Presiden Jokowi Minta Tambahan Kuota Haji Direalisasikan 0 07.Mar

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memimpin rapat tertutup dengan Tim Pengawas DPR RI seputar operasional penyelenggaraan ibadah haji 2108 di Mekkah, Jumat malam (17/8/218).

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Menag menguraikan program kerja 10 Inovasi Haji yang menjadi “core” pelayanan haji tahun 2018.

Tim Pengawas DPR yang melibatkan 3 Komisi (VII, III, dan IX) menggunakan pertemuan tersebut untuk memaparkan sejumlah temuan dilapangan. Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan setidaknya ada lima pelayanan haji yang menjadi sorotan Tim Pengawas DPR yaitu penempatan petugas, katering, transportasi, pemondokan dan operasional pelaksanaan haji pada masa Armina.

Amirul Hajj berkesempatan menjelaskan kepada Tim DPR penyebab tersasar atau terpisahnya jemaah dari rombongannya ketika mereka berada di Masjidil Haram.
Saifuddin mengatakan kapasitas Mesjid Haram sekitar 2,2 juta orang sehingga untuk mengatur kepadatan Mesjid diberlakukan sistem “buka-tutup”.
Jika jemaah masuk melalui satu pintu dan pintu masuk itu ditutup maka mereka akan keluar melalui pintu yang berbeda. Kondisi tersebut yang menyebabkan jemaah tersasar dan mengalami kesulitan kembali kepemondokannya, tutur Saifuddin.

Untuk membantu jemaah tersasar tersebut, PPIH telah menambah posko petugas.
“Semula 2 posko sekarang ada 6, “ujar Saifuddin.

Pertemuan diakhiri dengan jamuan makan malam. Tampak hadir dalam acara itu Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, Konjen RI Jeddah Hery M Saripuddin, Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Dumyathi Bashori, Ketua Daker Mekkah Endang Jumali dan sejumlah pejabat teras Kementerian Agama (dsuita/P-PPIH)