KPHI Apresiasi Kemajuan Penyelenggaraan Haji Dengan Catatan

Related Articles

• Rute dan Tanda Bus yang Layani Jemaah di Makkah Arab Saudi 0 22.May
• Kemenag Usulkan Tambahan Kuota Haji 1438H/2018M 0 24.Dec
• Urgensi Pengadaan Kantor Urusan Haji Indonesia

Meski menilai pelayanan pelaksananaan ibadah haji tahun 2018 berjalan lancar dan aman, Komite Pengawas  Haji Indonesia (KPHI)  mencatat sejumlah permasalahan yang harus mendapat perhatian PPIH agar pelayanan haji ke depan dapat menjadi lebih baik lagi.

“Banyak kemajuan yang dicapai, namun demikian ada beberapa catatan. Karena inikan kerja besar  yang melibatkan berbagai  “stakeholders”  kata Ketua KPHI Samidin Nashir dalam rapat evaluasi antara KPHI dan PPIH Arab Saudi di Jeddah, Sabtu malam (1/9/2018).

KPHI adalah lembaga independen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

KPHI menilai kinerja petugas yang berasal dari berbagai unsur (Kemenag, Kemenkes dan PPIH Arab Saudi) lebih terpadu dibanding tahun sebelumnya.

“Ada kemajuan dibanding tahun lalu yang sangat kelihatan kurang sinergisnya” kata Nashir dengan menambahkan perubahan struktur organisasi , terpisahnya  petugas haji  Kemenkes dan Kemenag berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan.

Seandainya bisa dipersatukan kembali maka akan lebih bagus karena di tataran pelaksanaan besar pengaruhnya, kata Nashir.

Dari hasil pengawasannya,  KPHI antara lain mencatat  adanya ketidakberimbangan antara jumlah petugas dengan jumlah jemaah haji, masalah keamanan hotel, perlindungan jemaah khususnya di Mina, Jamarah, dan Mesjid Haram, tenda di Mina pengelola hotel yang tidak mematuhi kontrak, lebih besarnya jumlah jemaah haji yang dibadalkan dibanding  yang disafari-wukufkan, tidak tersedia fasilitas ruang kesehatan untuk kloter, TKHI kloter yang kurang menguasai Siskohatkes dan implikasi percepatan proses imigrasi terhadap pelayanan haji secara umum.

KPHI juga menyorot pelayanan kepada jemaah haji khusus dan haji furoda (haji non-kuota).

Nashir mengatakan KPHI menemukan fasilitas hotel transit jemaah haji khusus di Mekkah tidak lebih baik daripada jemaah haji regular.

Hal tersebut, katanya, perlu menjadi catatan juga karena Pemerintah walau tidak memfasilitasi haji khusus tetapi tetap berkewajiban mengawasi  penyelenggara ibadah haji khusus terutama biro-biro perjalanan yang menggkoordinir program haji khusus.

Rapat evaluasi dihadiri Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Dumyathi Bashori dan jajaran antara lain  Kabid Perumahan  Rudi  Nurudin Ambary, Kabid Transportasi Subhan Cholid, Kabid  Katering  Ahmad Abdullah, Kabid Kesehatan Melzan Darmayuli dan Kabid  Perlindungan Jemaah Jaetul Muklis, dan Kepala Daker Mekkah Endang Jumali. (dsuita/p-ppih)